THE Indonesian Institute (TII) meminta pemerintah lebih transparan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar konferensi pers bulanan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas, keterbukaan informasi publik, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap standar keamanan dan gizi dalam program tersebut.
Peneliti Bidang Sosial TII Made Natasya Restu Dewi Pratiwi mengatakan model pelaporan publik seperti yang dilakukan saat pandemi Covid-19 bisa dijadikan contoh. “Keterbukaan data dapat dijamin melalui konferensi pers bulanan atau dashboard daring yang bisa diakses publik,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 27 Oktober 2025.
TII juga mendorong agar Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Program MBG segera difinalisasi dengan memastikan keterlibatan publik dalam proses penyusunannya. Regulasi ini penting untuk memperjelas kewenangan antar lembaga, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah.
Natasya menilai keberhasilan program kesehatan tak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi dari seberapa sehat dan berdaya masyarakat setelah program berjalan. Ia mengusulkan agar MBG diintegrasikan dengan edukasi gizi di sekolah dan posyandu. “Dengan begitu masyarakat tidak hanya jadi penerima pasif, tapi juga aktif memahami pola makan sehat,” ujarnya.
Di lain sisi, Natasya menilai kebijakan kesehatan Prabowo–Gibran masih berfokus pada target besar tanpa disertai evaluasi yang mendalam atas kualitas dan dampaknya di lapangan. Ia menconothkan kasus keracunan massal dalam program MBG yang dilihat hanya sekadar statistik.
Natasya juga menyoroti pentingnya integrasi program kesehatan dengan teknologi digital. Salah satunya melalui optimalisasi aplikasi SATUSEHAT Mobile agar hasil pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bisa diakses masyarakat.
“Hasil pemeriksaan seharusnya tidak berhenti di meja medis. Masyarakat perlu tahu tindak lanjutnya agar benar-benar bisa menjaga kesehatannya dalam jangka panjang,” kata dia.
Ia menegaskan, data hasil CKG dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan publik, termasuk pemetaan tren penyakit, penentuan prioritas layanan kesehatan, hingga perencanaan alokasi anggaran BPJS Kesehatan. Pencatatan juga perlu diperluas mencakup penyakit mental dan penyakit tidak menular seperti kanker akibat polusi atau mikroplastik.
Pilihan Editor: Ragam Istilah untuk Menutupi Masalah MBG