DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat mendesak pemerintah provinsi mengambil kebijakan strategis soal Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi nilai aset bandara yang terus merosot.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana menyatakan kebijakan progresif diperlukan untuk menghentikan tekanan fiskal pada operasional Bandara Kertajati yang hingga kini dinilai gagal beroperasi secara optimal. Ia mengatakan Bandara Kertajati masih jadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar karena terus membutuhkan dana talangan untuk biaya operasional setiap tahun.
“BIJB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hingga saat ini belum dapat beroperasi secara optimal. Setiap tahun masih membutuhkan dukungan dana operasional dari APBD. Jika tidak segera diambil langkah kebijakan yang tepat, maka nilai aset BIJB berpotensi terus mengalami penurunan,” kata Jajang mengutip Antara, Sabtu, 24 Januari 2026.
Sebagai jalan keluar, legislatif mengusulkan sejumlah opsi yang bisa disampaikan Pemprov Jabar kepada pemerintah pusat. Salah satunya adalah skema tukar guling aset (ruislag) antara Bandara Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara Bandung. Opsi lainnya yang sedang dikaji secara serius adalah pengalihan fungsi BIJB menjadi markas militer atau menyerahkan sepenuhnya pengelolaan bisnis kepada pemerintah melalui PT Angkasa Pura.
“Harapannya ada langkah konkret dari pemerintah pusat. Harus ada duduk bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar BIJB dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan komersial maupun pelayanan publik,” tutur Jajang.
Persoalan BIJB Kertajati makin kompleks mengingat masyarakat Jabar, khususnya Bandung Raya, masih membutuhkan akses penerbangan komersial yang dekat. Sementara operasional di Bandara Husein Sastranegara kini sangat terbatas. Jajang menilai koordinasi lintas sektoral sangat krusial karena kewenangan penuh atas pengaturan jalur penerbangan berada di tangan pemerintah pusat.
Selain fokus pada penyelamatan Bandara Kertajati, Komisi III DPRD Jabar berkomitmen mengevaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMD di Jawa Barat. Evaluasi ini, kata Jajang, dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan memastikan setiap investasi daerah memberikan nilai ekonomi berkelanjutan, bukan menjadi beban keuangan daerah yang berkepanjangan.
Pilihan Editor: Masa Depan Integritas Kebijakan Moneter Bank Indonesia