MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global. Airlangga menyoroti Dana Moneter Internasional (IMF) yang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8 persen menjadi 4,9 persen pada tahun ini.
“IMF menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot. Jadi Indonesia adalah terang dibandingkan berbagai negara lain dalam ketidakpastian dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5 persen dalam tujuh tahun terakhir,” kata Airlangga dalam acara Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
Airlangga pun memaparkan sejumlah indikator makroekonomi selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pertama, dia menyampaikan bahwa inflasi tetap terjaga di level 2,65 persen. Menurut dia, tingkat inflasi ini lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Airlangga juga mengklaim pemerintah berhasil menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di bawah batas 3 persen.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengklaim rasio utang Indonesia paling rendah di antara negara G20, yaitu di bawah 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Kemudian, peringkat kredit sovereign rating rata-rata masih investment grade, baik itu dari Fitch, dari S&P, dan seluruhnya outlook-nya stabil,” kata Airlangga.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti kondisi fundamental ekonomi Indonesia terkait dengan pengelolaan rasio utang. Dia menilai risiko utang Indonesia terus naik dan tidak sehat.
“Bahkan, ekonomi yang diproyeksikan tumbuh di bawah 5 persen pada 2025 disebabkan oleh utang yang tidak lagi menjadi leverage pengungkit, tapi menjadi beban,” kata Bhima kepada Tempo pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Bhima mengatakan, lembaga pemeringkat utang seperti S&P menekankan bawha rasio bunga utang pemerintah tidak boleh melebihi 15 persen dari penerimaan negara. Sedangkan data terbaru dalam RAPBN 2026, rasio bunga utang terhadap penerimaan engara mencapai 19 persen.
Bhima perbendapat bahwa pemerintah harus mengubah paradigma pembangunan menjadi berbasis pendapatan. Untuk itu, kata dia, pemerintah harus mendorong kenaikan rasio pajak dengan memperluas basis pajak alih-alih mengejar wajib pajak yang sama.
Pilihan Editor: Dampak Pertumbuhan Ekonomi di Bawah Target