MENTERI Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan seluruh perbaikan infrastruktur terdampak banjir di Sumatera rampung bertahap hingga 2028. Kementerian PU mencatat, banjir dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Sumatera telah merusak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional.
“Seluruh infrastruktur tersebut telah berfungsi kembali secara fungsional per 30 Desember. Pemerintah memprioritaskan pemulihan cepat agar distribusi logistik dan pasokan bahan bakar tidak terganggu,” kata Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa, 27 Januari 2026.
Di tingkat daerah, Dody mengatakan banjir dan longsor di Sumatera merusak 2.066 ruas jalan provinsi dan 799 jembatan provinsi. Perbaikan jalan daerah telah mencapai sekitar 91 persen.
“Kami menargetkan seluruh ruas jalan daerah selesai diperbaiki pada Agustus 2027,” kata Dody.
Dody mengakui progres perbaikan jembatan daerah masih tertinggal. Hingga kini, proses perbaikan baru mencapai 43 persen dari total jembatan yang rusak. Ia menargetkan penyelesaian jembatan tersebut paling lambat Oktober 2028. Dody menyebut lokasi jembatan yang banyak berada di daerah terpencil menjadi kendala utama.
Kerusakan juga terjadi pada sektor irigasi. Tercatat 31 daerah irigasi nasional dan 7 irigasi kewenangan daerah terdampak. Dody mengatakan perbaikan yang telah dilakukan baru mencapai hampir 23 persen. Pemerintah, kata dia, akan memprioritaskan irigasi yang mengalir ke lahan sawah yang sudah memasuki masa tanam.
Selain itu, terdapat 13 bendung nasional dan 47 bendung daerah yang terdampak. “Penanganannya masih terbatas. Kementerian PU saat ini memfokuskan pekerjaan pada normalisasi sungai,” katanya.
Untuk itu, Dody juga mengusulkan pembangunan sabo dam dan check dam di sejumlah sungai di Sumatera Utara dan Aceh. Langkah ini ditujukan untuk menahan limpahan sedimentasi dan mengurangi risiko banjir berulang.
“Masih ada potensi banjir kembali,” ujarnya. Pemerintah menargetkan pembangunan struktur pengendali sedimen tersebut rampung pada Oktober 2028.
Pilihan Editor: Mengapa Batam Selalu Jadi Pintu Masuk Impor Ilegal Limbah Elektronik