MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan formula baru pengelolaan dana desa agar lebih efektif mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan. Pernyataan itu disampaikan Yandri menanggapi kekhawatiran sejumlah kepala desa dan perangkat desa terkait imbas pemangkasan dana desa.
Yandri menyampaikan hal tersebut seusai berdialog dengan para kepala desa, perangkat desa, serta organisasi pemerintahan desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) se-Jawa dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, 13 Januari 2026. Ia hadir bersama wakil menterinya dan jajaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangkaian peringatan Hari Desa 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Boyolali.
Yandri menegaskan dana desa pada prinsipnya tidak dipotong. Pemerintah, kata dia, hanya melakukan penyesuaian formula agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.
“Jadi sebenarnya dana desa itu tidak dipotong, tetapi dibuat formula lain yang tidak sama dengan yang selama ini, dan itu sangat bagus,” kata Yandri.
Menurut dia, perubahan skema tersebut merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pembangunan yang merata hingga ke desa. Kebijakan itu sejalan dengan Asta Cita keenam, yakni Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi.
Yandri menjelaskan, salah satu instrumen utama dalam skema baru pengelolaan dana desa adalah penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua program tersebut dirancang untuk menciptakan perputaran ekonomi secara berkelanjutan di tingkat desa.
“Dengan Kopdes dan MBG, perputaran uang di desa bisa mencapai Rp 5 sampai Rp 8 miliar setiap bulan. Ini peluang besar bagi desa,” ujarnya.
Ia menegaskan program MBG dan KDMP wajib menyerap produk lokal desa sebagai bahan baku. Pemerintah, kata dia, akan menyiapkan regulasi agar kebutuhan pangan untuk MBG tidak diambil dari luar desa atau daerah lain. “Siklus ekonomi harus bergerak dari desa, oleh desa, dan untuk desa,” katanya.
Dalam dialog tersebut, sejumlah kepala desa juga menyampaikan kendala pembangunan KDMP, terutama terkait ketersediaan lahan. Yandri mengakui persoalan tanah menjadi hambatan utama di banyak desa, baik karena keterbatasan lahan non-sawah maupun status kepemilikan tanah milik pemerintah daerah atau Perhutani.
Untuk tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan KDMP di desa yang memiliki lahan ideal dengan luas sekitar 1.000 meter persegi. Sementara itu, pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum bagi desa yang tidak memiliki lahan sesuai kriteria tersebut. “Soal pengadaan tanah ini sedang kami urai dan akan segera kami carikan solusi terbaik,” ujar Yandri.
Yandri meminta pemerintah desa menyambut kebijakan tersebut secara positif. Menurut dia, pemerintah pusat tidak menahan anggaran, melainkan justru memperbesar aliran dana langsung ke desa. Ia optimistis kebijakan ini akan memperkuat ekonomi desa sekaligus menekan kesenjangan dan kemiskinan secara berkelanjutan.
“Kalau selama ini mungkin kepala desa yang mengelola langsung dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, ke depan desa bisa tumbuh sendiri. Bisa membangun desa lele, desa jagung, desa nila, ayam petelur, dan sebagainya. Ujungnya, sudah ada pemasarannya, melalui MBG dan koperasi desa,” kata dia.
Yandri memastikan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan senantiasa mengawal pelaksanaan program-program pemerintah di desa bersama dengan jajaran kepala dan perangkat desa.
“Intinya, bagaimana program-program Presiden Prabowo itu benar-benar kita kawal, awasi dan pastikan tidak ada penyelewengan apapun. Apakah itu MBG, kopdes, termasuk bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dan sebagainya. Karena itulah cara Bapak Presiden untuk memastikan pemerataan ekonomi itu terjadi dan ujungnya pemberantasan kemiskinan,” ucap dia.
Pilihan Editor: Mengapa Proyek PLTS di Perdesaan Selalu Terhambat