KESATUAN Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah membentuk badan urusan logistik atau Bulog Perikanan sebagai lembaga yang mengurusi pangan laut. Usulan ini muncul di tengah penurunan kesejahteraan nelayan yang terus terjadi sejak tiga tahun terakhir.
Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan pembentukan Bulog Perikanan penting untuk menstabilkan harga ikan dan menjamin pendapatan nelayan. “Bulog Perikanan akan memperkuat sistem swasembada pangan berbasis laut sekaligus memberi kepastian ekonomi bagi nelayan kecil,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Kamis 16 Oktober 2025.
Menurut Dani, lembaga tersebut bisa memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai offtaker hasil tangkapan nelayan, terutama saat musim panen agar harga ikan tetap layak. Kedua, sebagai cadangan pangan perikanan nasional untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan laut bagi masyarakat.
KNTI mencatat kesejahteraan nelayan nasional terus melemah dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilai Tukar Nelayan (NTN) cenderung menurun sejak 2022. NTN adalah indikator kesejahteraan yang membandingkan pendapatan dengan biaya hidup dan produksi.
“Data KKP menunjukkan tren penurunan NTN sejak 2022. Meski sempat membaik sedikit pada Agustus 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi nelayan masih lebih buruk daripada masa pandemi,” kata Dani.
NTN tercatat 104,69 pada 2021, naik menjadi 106,45 pada 2022, lalu turun ke 105,4 pada 2023, 101,76 pada 2024, dan hanya 103,45 pada 2025. Angka ini menunjukkan pendapatan nelayan tidak sebanding dengan biaya hidup serta ongkos melaut yang terus meningkat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di wilayah pesisir pada 2022 mencapai 17,74 persen atau sekitar 3,9 juta jiwa, jauh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan pembangunan sektor kelautan belum sepenuhnya menjawab persoalan ekonomi masyarakat pesisir.
Dani mengatakan nelayan masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya biaya operasional, sulitnya akses BBM bersubsidi, fluktuasi harga ikan, dan dampak perubahan iklim terhadap hasil tangkapan. “Banyak nelayan terpaksa berutang kepada tengkulak atau mengurangi frekuensi melaut karena tidak mampu menanggung biaya,” ujarnya.
Pilihan Editor: Nilai Tukar Nelayan Terus Turun Sejak 2022