DIREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merespons soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu kantor pajak Banjarmasin, Kalimantan Selatan. KPK dikabarkan melakukan operasi di dua lokasi.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Rosmauli mengatakan Ditjen Pajak mendukung proses hukum yang berjalan dan meminta semua pihak menunggu informasi resmi dari KPK. “Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya ketika dikonfirmasi Rabu, 4 Februari 2026.
Rosmauli tak memberikan keterangan mendalam mengenai latar belakang OTT KPK tersebut. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa segala informasi teknis serta kronologi peristiwa merupakan wewenang penuh penyidik. “Untuk detil kami kejadian dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada kepada KPK,” ucapnya.
KPK dikabarkan tengah melakukan OTT di dua lokasi pada Rabu, 4 Februari 2025. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi operasi tersebut dilakukan di dua lokasi. “Benar,” ucap Fitroh saat dikonfirmasi pada Rabu siang.
Fitroh belum membeberkan lebih lanjut kasus yang sedang ditangani dalam operasi tangkap tangan tersebut. Ia mengatakan tim Kedeputian Penindakan KPK masih melakukan penelusuran. “Masih pendalaman,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, serangkaian OTT KPK ini menyasar dua lokasi berbeda, yakni salah satu kantor pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta sebuah kantor Bea Cukai.
M Raihan Muzzaki berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Konflik Kepentingan Danantara Masuk Bursa Efek