GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pemerintah provinsi menyiapkan bantuan tunai Rp 9 juta bagi pekerja tambang yang terdampak pembatasan tambang dan operasional angkutan barang di Kecamatan Parung Panjang di Cigudeg dan Rumpin, Kabupaten Bogor. Bantuan tersebut, kata dia, akan diserahkan dalam dua tahap.
“Tahap pertama mereka mendapatkan Rp 3 juta, karena perencanaannya belum terencanakan semuanya di APBD Tahun 2025. Di 2026 nanti, kita siapin lagi untuk pembayaran dua bulan ke depan. Hari ini Rp 3 juta, juga sudah direncanakan di bulan Januari itu sekitar Rp 6 juta. Jadi Rp9 juta dana kompensasi yang kita berikan,” kata Dedi Mulyadi , dikutip dari siaran pers, Senin, 3 November 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan dana kompensasi tahap pertama sebesar Rp 3 juta rencananya akan diserahkan pada November 2025. Sementara dana kompensasi tahap dua senilai Rp 6 juta direncanakan akan diberikan pada Januari 2026.
Pemerintah provinsi Jawa Barat menghentikan sementara kegiatan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang tertuang dalam surat Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025. Di surat tersebut disebutkan penghentian sementara tersebut disebabkan kegiatan tambang di Parung Panjang masih menimbulkan permasalahan lingkungan, keselamatan, kemacetan, polusi, hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
Dedi Mulyadi mengaku, pemerintah provinsi tengah menyiapkan solusi komprehensif untuk mengatasi persoalan tambang di Parung Panjang, tidak hanya dari sisi lingkungan tapi juga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan. Saya gak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi, yang tukang muat itu tanpa asuransi. Saya gak mau lagi ada orang yang meninggal di tambang itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja. Saya tidak mau lagi mereka diupah dengan sangat rendah,” kata dia.
Selain menyiapkan bantuan tunai bagi warga terdampak penghentian sementara aktivitas tambang di Parung Panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor menjajaki kerja sama dengan Bank BJB untuk membantu sopir harian tambang memiliki kendaraan pengangkut sendiri. “Tawaran saya dengan Pak Bupati adalah hari ini dia nyupir mobil tronton, nyupir colt diesel, kan kerja di orang. Saya itu inginnya mereka jadi tuan, punya mobil sendiri, dengan cara kerja sama pemda dengan BJB membuat kredit tanpa DP. Ada mobil tanpa DP langsung disetorin bulan depan jalan,” kata dia.
Sumarni, warga terdampak asal Cigudeg mengaku akan mengikuti langkah yang diambil pemerintah provinsi. “Kami mengikuti semua arahan dan kebijakan dari pemerintah,” kata dia, dikutip dari siaran pers .
AHMAD FIKRI
Pilihan Editor: KAI Tinggikan Jalur Kereta Api di Semarang untuk Antisipasi Banjir