Upaya pemerintah Indonesia untuk meredakan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat menemui jalan buntu. Presiden AS, Donald Trump, secara tegas menolak negosiasi dan bersikeras memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk dari Indonesia. Keputusan ini, yang dikukuhkan melalui surat resmi bertanggal 7 Juli 2025 dan diumumkan kepada publik, dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025. Penolakan terhadap tawaran dari pihak Indonesia ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk ekonomi nasional, praktik transshipment, serta sektor perikanan.
Dalam suratnya, Trump menyatakan, “Mulai 1 Agustus 2025, kami hanya akan mengenakan tarif sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke AS, terpisah dari tarif sektoral.” Ia juga menambahkan bahwa tarif 32 persen tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan besarnya jumlah yang diperlukan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan antara kedua negara.
Sri Mulyani: Pemerintah Siapkan Langkah Respons Tarif Trump
Merespons kebijakan tarif impor AS, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tengah menyiapkan serangkaian langkah strategis. “Kami bersama Kementerian Perekonomian dan kementerian lainnya terus menyusun strategi agar tetap memiliki bahan tambahan untuk proses negosiasi,” ujar Sri Mulyani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 9 Juli 2025.
Pembahasan intensif ini mencakup beragam aspek, mulai dari kebijakan tarif yang ditetapkan Trump, potensi hambatan non-tarif, hingga peluang undangan investasi bagi Indonesia di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia, lanjut Sri Mulyani, menaruh harapan besar untuk dapat memperoleh ketentuan yang lebih menguntungkan sebelum kebijakan tarif secara resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Ia juga menggarisbawahi bahwa Indonesia merupakan satu dari 12 negara yang diberikan tenggat waktu hingga awal Agustus untuk memberikan respons terhadap keputusan tarif tersebut.
Trump: Indonesia Tak Dikenakan Tarif Bila Bangun Pabrik di AS
Dalam perkembangan lain, Presiden Trump juga menawarkan skema pengecualian dari tarif impor yang kontroversial. Ia menyatakan bahwa Indonesia dapat dibebaskan dari penerapan tarif jika bersedia membangun fasilitas produksi di Amerika Serikat. “Tidak akan dikenakan tarif apabila Indonesia atau perusahaan dari negara Anda memutuskan untuk membangun atau memproduksi barang di Amerika Serikat,” tulis Trump dalam surat resmi berkop Gedung Putih yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut diunggah oleh Trump melalui akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa, 8 Juli 2025.
Sebagai insentif, Trump menjanjikan penanganan proses perizinan yang cepat, profesional, dan efisien, bahkan diklaim bisa rampung hanya dalam hitungan minggu. Namun, ia juga memberikan peringatan tegas: jika Indonesia memilih untuk menaikkan tarif terhadap produk-produk asal Amerika Serikat, AS akan membalas dengan menaikkan tarif dalam jumlah yang setara, menegaskan prinsip resiprokal dalam kebijakan perdagangannya.
BEI Pastikan Tarif Trump Tak Berdampak Signifikan ke Pasar Modal RI
Sementara itu, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan pandangan optimis terkait dampak kebijakan tarif impor Donald Trump terhadap pasar modal domestik. BEI menegaskan bahwa kebijakan ini diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi pasar modal Indonesia. “Kami telah melakukan survei, dan hasilnya menunjukkan dampaknya relatif tidak signifikan,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, saat diwawancarai di Gedung BEI, Jakarta, dan dikutip dari Antara pada Rabu, 9 Juli 2025.
Nyoman menjelaskan lebih lanjut bahwa efek kebijakan tarif tersebut sangat bergantung pada seberapa besar kontribusi perusahaan-perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia terhadap produk atau komoditas spesifik yang dikenakan tarif. “Dampaknya tidak besar karena sangat tergantung pada kontribusi perusahaan tercatat terhadap barang yang dikenakan tarif,” imbuhnya, menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio dan struktur pasar modal Indonesia dapat memitigasi risiko.
Airlangga Hartarto akan Bernegosiasi Langsung dengan Pemerintah AS
Dalam respons aktif terhadap situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah bertolak ke Washington D.C., Amerika Serikat, pada medio pekan ini. Perjalanan ini bertujuan khusus untuk membahas secara langsung penerapan tarif impor yang membebani Indonesia. Ia langsung menuju AS dari Rio de Janeiro setelah menyelesaikan kehadirannya di Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Brasil pada 7 Juli 2025.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, memaparkan strategi utama yang dibawa Airlangga dalam misi diplomatiknya: meyakinkan Amerika Serikat bahwa Indonesia adalah mitra dagang yang sangat strategis. “Dalam strategi terbaru ini, Pak Menko akan menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat strategis berkat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki,” ujar Haryo dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.
Pemerintah Indonesia berharap penuh agar AS dapat mempertimbangkan posisi Indonesia yang telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi berbagai permintaan, termasuk upaya signifikan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan bilateral. Selain strategi negosiasi langsung, Airlangga juga menyiapkan strategi kedua yang berfokus pada perluasan kerja sama perdagangan dengan negara-negara mitra lainnya, sebagai langkah diversifikasi dan mitigasi risiko ekonomi.
Fauziah Herlina Azhar, Anastasya Lavenia Yudi, dan Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Trump Temui 5 Pemimpin Afrika Bahas Investasi dan Deportasihttps://www.tempo.co/internasional/trump-temui-5-pemimpin-afrika-bahas-investasi-dan-deportasi-1955365