Jakarta – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melayangkan ancaman signifikan, kali ini menargetkan negara-negara yang tergabung dalam blok ekonomi BRICS. Trump mengumumkan niatnya untuk memberlakukan tarif impor sebesar 10 persen bagi anggota BRICS, dengan tudingan bahwa kelompok tersebut bersifat “Anti-Amerika”.
Ancaman ini bukanlah yang pertama kali dilontarkan oleh Trump terhadap negara-negara BRICS. Sebelumnya, pada akhir Januari, ia secara tegas menyatakan bahwa BRICS mustahil untuk menggantikan dominasi dolar AS dalam sistem perdagangan global. Kini, tuntutan Trump semakin menguat, menyerukan agar negara-negara BRICS berkomitmen untuk tidak menciptakan mata uang baru atau mendukung alternatif apa pun yang berpotensi menggantikan dolar AS. “Jika mereka tetap nekat, maka akan dikenakan tarif sebesar 100 persen,” tegas Trump, menunjukkan keseriusan ancamannya.
Melihat eskalasi ancaman dari Washington, pertanyaan besar muncul: bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara anggota BRICS terhadap situasi yang kian memanas ini?
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir memberikan klarifikasi tegas mengenai tujuan utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS. Menurutnya, forum tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menentang Amerika Serikat atau negara mana pun. Justru, Arrmanatha menjelaskan, BRICS berupaya mempererat kerja sama di antara negara berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks.
“Tidak ada upaya untuk menghadapi atau melawan negara tertentu maupun kelompok negara,” ujar Tata, sapaan akrabnya, dalam pernyataan resmi di Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin, 7 Juli 2025. Ia menambahkan bahwa topik-topik yang dibahas dalam KTT BRICS mencakup isu-isu global krusial seperti multilateralisme, kesehatan, dan lingkungan. Semua pembahasan ini, lanjutnya, dirancang tanpa bertentangan dengan kepentingan negara berkembang atau pihak mana pun.
Lebih lanjut, Arrmanatha menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak menyinggung pernyataan provokatif Donald Trump, yang secara kebetulan muncul bertepatan dengan hari pertama KTT. “Kita tidak bisa mengendalikan apa yang disampaikan oleh Presiden AS atau pemimpin negara lain. Penting untuk digarisbawahi bahwa banyak hal di luar yang berkembang tidak mencerminkan pembahasan di dalam forum BRICS,” pungkasnya, menekankan fokus internal forum.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Dari perspektif ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kondisi perekonomian global yang saat ini tengah bergejolak. “Kita menyaksikan hari ini Presiden berada dalam pertemuan BRICS bersama para pemimpin dunia. Lalu Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan bahwa kelompok BRICS dianggap tidak mendukung Amerika, sehingga muncul ancaman pemberlakuan tarif tambahan,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama DPR di Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Ia menilai bahwa dinamika yang cepat berubah ini mencerminkan tantangan berkelanjutan yang akan dihadapi Indonesia dalam situasi global. Atas nama pemerintah, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mencermati dan mengkritisi secara saksama asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sebagai bagian dari upaya adaptasi terhadap volatilitas global.
Eka Yudha Saputra dan Ilona Estherina ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Trump Terapkan Tarif Impor AS Buat Negara-negara Asia