Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan harapannya agar Kementerian Keuangan dapat membangun sebuah sistem pertukaran data yang terotomasi dan reguler. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan penerimaan negara, utamanya dari sektor pajak.
“Ke depan, saya harap Kemenkeu dapat membangun sebuah sistem pertukaran data yang terotomasi dan reguler. Ini merupakan terobosan dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang terprediksi, adil, dan akuntabel,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Sabtu, 12 Juli 2025.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Sri Mulyani bersama jajaran Kementerian Keuangan sebelumnya telah menggelar Rapat Koordinasi Gabungan Bidang Penerimaan. Pertemuan ini bertujuan membangun mekanisme dan kapasitas institusi yang lebih terintegrasi serta dapat diandalkan, khususnya dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan juga menyampaikan apresiasi atas berbagai kemajuan yang telah dicapai Kemenkeu. Kemajuan tersebut meliputi pertukaran data yang kini lebih cair, koordinasi yang semakin kuat, dan integritas data yang makin solid.
Menurut Sri Mulyani, progres signifikan ini menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun cara kerja baru yang lebih kredibel dan mampu memberikan kepastian bagi para wajib pajak.
“Harapan saya sungguh besar, semoga berbagai progres yang impresif ini terus berlanjut dan berdampak positif pada optimalisasi penerimaan negara yang berkualitas,” pungkasnya.
Perhatian terhadap optimalisasi penerimaan negara ini sangat relevan mengingat adanya proyeksi koreksi pada target penerimaan perpajakan tahun ini. Dari target awal sebesar Rp 2.490,9 triliun, kini angka tersebut diproyeksikan turun menjadi Rp 2.387,3 triliun. Dengan realisasi penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 978,3 triliun pada semester I, Kementerian Keuangan, di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, harus mengejar sisa target sebesar Rp 1.409 triliun di semester II 2025.
Tak hanya dari sektor perpajakan, proyeksi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mengalami koreksi. Dari target awal Rp 513,6 triliun, outlook PNBP kini turun menjadi Rp 477,2 triliun. Dengan realisasi sebesar Rp 222,9 triliun di semester I, Kementerian Keuangan masih memiliki pekerjaan rumah untuk mencapai sisa target PNBP sebesar Rp 254,4 triliun pada semester II.
Secara keseluruhan, outlook pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.865,5 triliun, terkoreksi dari target awal Rp 3.005,1 triliun. Artinya, Kementerian Keuangan mengemban tugas berat untuk mengejar target pendapatan negara sebesar Rp 1.663,7 triliun di semester II 2025.
Pilihan Editor: Lobi Indonesia Tak Meluruhkan Trump Menurunkan Tarif Impor