MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan skema demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu private placement atau dengan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO). Private placement adalah penjualan saham baru secara langsung kepada investor tertentu.
Dia mengatakan demutualisasi bursa merupakan salah satu agenda reformasi pasar modal sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Saat ini, peraturan pemerintah tentang demutualisasi BEI masih disiapkan.
“Demutualisasi bursa ini bisa dua tahap, satu dengan private placement, yang kedua bisa dengan IPO. Nanti itu secara teknis bisa dibahas,” kata Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026. Menurut dia, demutualisasi BEI menjadi langkah penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas bursa.
Airlangga menegaskan bahwa integritas pasar modal harus dijaga. Sebab, pasar modal merupakan jendela bagi investor global. Dia mengatakan, meski kondisi ekonomi makro solid, kondisi pasar modal yang tidak baik bisa berakibat panjang pada perekonomian.
Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan skema private placement atau IPO masih berupa opsi. Skema tersebut akan dibahas lebih lanjut bila rumusan peraturan pemerintah sudah selesai dibahas.
Hasan menyebutkan proses perumusan rancangan peraturan pemerintah demutualisasi masih akan dibahas bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat. OJK sendiri dilibatkan secara penuh oleh Kementerian Keuangan yang menggodok peraturan tersebut.
“Nanti kami lihat mekanismenya di sana untuk opsi-opsi terkait tadi, bagaimana kemudian membuat bentuk kelembagaan bursa efek yang saat ini mutual menjadi demutual,” kata Hasan kepada wartawan di Hotel Bidakara.
Pilihan Editor: Investor Menanti Pemain Baru di Lantai Bursa