KEMENTERIAN Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan utang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 telah mencapai Rp 736,3 triliun. Pembiayaan dilakukan lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.
Realisasi pembiayaan utang tersebut mencapai 94,9 persen dari target utang sepanjang 2025 sebesar Rp 775,9 triliun. Penarikan utang ini merupakan bagian dari pembiayaan anggaran. Tujuan pembiayaan anggaran adalah menutup defisit, pembiayaan investasi dan mendukung pengelolaan kas negara yang efisien.
Adapun realisasi total pembiayaan anggaran adalah Rp 744 triliun. “Itu dibagi pembiayaan utang Rp 736,3 triliun atau 94,9 persen dari APBN dan pembiayaan non-utang sebesar Rp 7,7 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2025.
Thomas Djiwandono juga menyoroti tingginya permintaan investor terhadap SBN yang berdampak pada turunnya imbal hasil atau yield obligasi pemerintah tersebut. “Selama tahun lalu bid to cover ratio (rasio penawaran terhadap permintaan) kita cukup sehat. Rata-ratanya 3,2 kali untuk SUN (surat utang negara) dan di pasar SBSN (surat berharga syariah negara) rata-ratanya 3,4 kali,” ucapnya.
Penurunan imbal hasil menurut dia juga didukung oleh pasar keuangan domestik yang solid dan kinerja perekonomian. Selain itu, jarak antara imbal hasil SBN Valas dengan surat utang pemerintah AS atau US treasury tenor 10 tahun juga makin menyempit.
Capaian lain yang juga disampaikan adalah investor retail SBN yang terus bertambah. Sejak awal peneribitan pada 2016 hingga akhir 2025 jumlah investor SBN retail mencapai 1.018.925.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto memastikan utang pemerintah masih dalam level aman dengan risiko dan portofolio yang terkelola dengan baik. Ia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan melaporkan realisasinya bulan depan. “Sesuai dengan jadwal, posisi utang pemerintah Desember 2025 akan kami publish di awal Februari setelah keluar pertumbuhan ekonomi kuartal keempat,” ucapnya.
Pilihan Editor: Dampak Defisit APBN 2025 Bertambah