MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana Rp 200 triliun dan 76 triliun ke sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di 2025. Namun ada bank yang menolak suntikan dana yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah itu meski sudah ditawarkan langsung oleh Menkeu.
Bank tersebut adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Jawa Timur. “Saya pernah tawarkan (penempatan dana) ke BPD Jawa Timur dan DKI Jakarta. Jawa Timur enggak mampu. Saya mau kasih Rp 2 triliun, enggak berani dia,” ucap Purbaya saat sesi tanya jawab dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Pusat, 1 Desember 2025.
Purbaya juga menawarkan penempatan dana sebesar Rp 5 triliun kepada Bank DKI. Namun BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu mengelola dana Rp 1 triliun. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menegaskan ia hanya akan menempatkan dana ke tempat yang relatif aman atau bank yang diyakini mampu mengelola.
Menteri Keuangan pertama kali mengumumkan rencana penempatan dana pemerintah di BPD setelah mengunjungi Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 7 Oktober 2025. Kala itu, Menkeu membocorkan bahwa dua BPD yang akan menerima suntikan dana adalah Bank Jakarta dan Bank Jatim.
Pada 10 November 2025, Purbaya meletakkan dana sebesar Rp 76 triliun ke empat bank. Mereka adalah Bank Mandiri Rp 25 triliun, BRI Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun dan Bank Jakarta (Bank DKI) Rp 1 triliun. Alasan Purbaya memindahkan dana pemerintah di Bank Indonesia ke bank komersial adalah agar bank memiliki tambahan likuiditas untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor riil. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
Pilihan Editor: Risiko Penghapusan SLIK dari Syarat Pengajuan Kredit Rumah