MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memantau penyerapan anggarannya. Kementerian PU termasuk dalam tiga kementerian atau lembaga dengan penyerapan anggaran paling rendah hingga kuartal III 2025.
Purbaya berkelakar bahwa kedatangannya ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum itu untuk menakut-nakuti pejabat di sana. “Nanti sore saya akan datang ke PU untuk menakut-nakuti dikit lah. Bukan menakut-nakuti, mendorong atau membantu supaya dia menyerap lebih cepat dari yang sekarang,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sudah merespons alasan di balik rendahnya serapan anggaran di tempatnya. Ia akan mengatasi kondisi ini dengan mempercepat pelbagai kontrak dan tender proyek menjelang penutupan anggaran tahun ini.
“Tender-tender akan dipercepat semua karena memang diperintahkan kami membangun dengan cepat dan tepat. Jadi kami sekarang berusaha tender cepat, tapi tetap fungsi kehati-hatian tetap kami jaga. Kalau ini uang rakyat,” kata Dody dalam diskusi Setahun Prabowo-Gibran di JS Luwansa Jakarta pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Menurut Dody, rendahnya serapan anggaran di kementeriannya ini dipicu oleh pelbagai faktor. Ia mencontohkan perubahan anggaran yang didapatkan oleh Kementerian PU selama masa pengajuan menjadi penyebab dari kurang tercapainya kinerja penyerapan tersebut.
“Di awal kami cuma dikasih 29 persen, terus naik lagi, kemudian naik lagi. Jadi politik anggarannya cukup lama. Tetapi insya Allah kami percepat pada Desember ini bisa 94 persen lebih (penyerapan anggarannya),” ujar Dody.
Berdasarkan laporan APBN KiTa Edisi Oktober 2025 yang dirilis pada Selasa, 14 Oktober 2025, Kementerian Keuangan mencatat bahwa Kementerian PU hanya merealisasikan belanja Rp 41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp 85,7 triliun.
Adapun anggaran Kementerian PU per 1 September 2025 berada di angka Rp 86,60 triliun. Jumlah tersebut merupakan penambahan pagu efektif sebesar Rp 2,6 triliun untuk Sekolah Rakyat Tahap 1C sebesar Rp 0,4 triliun dan kelanjutan multi years contract (MYC) sebesar Rp 2,2 triliun.
Selain Kementerian PU, dua kementerian/badan pemerintahan lainnya juga masuk dalam daftar tiga terendah soal penyerapan anggaran. Mereka yakni Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional. Kementerian Pertanian membelanjakan Rp 9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp 27,3 triliun. Sementara BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp 19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp 116,6 triliun.
Pilihan Editor: Jika Kabinet Besar Diminta Menghemat Anggaran