MENTERI Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut pemblokiran anggaran membuat proses pengerjaan proyek prioritas yang berlangsung multi-tahun terhambat pembangunannya. Salah satu yang terdampak adalah pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II serta pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD.
Adapun anggaran Kementerian PU yang terblokir berjumlah Rp 19,69 triliun. Untuk 2025, anggaran Kementerian PU adalah sekitar Rp 85,7 triliun. Dody menjelaskan pembukaan blokir anggaran ini harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi mitra kerjanya.
“Kalau Kementerian Keuangan dan Komisi V approval, multiyears kontrak itu, dalam mingu-minggu ini atau minggu depan, sudah selesai tender bisa langsung sign kontrak,” kata Dody dalam media briefing di Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Dody juga membeberkan serapan anggaran Kementerian PU hingga saat ini memang masih berada di angka 60 persen. Namun, ia menargetkan pada akhir tahun nanti, seluruh anggaran yang tersisa bisa terserap hingga 95-96 persen.
Dody memastikan penyerapan anggaran di Kementerian PU tidak berlangsung asal-asalan. Dody memastikan bakal memantau seluruh progres pembangunan infrastruktur ini demi mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Soal permintaan buka blokir anggaran ini, sebenarnya telah disampaikan Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR pada Kamis, 4 September 2025. Pada rapat itu, Dody mengusulkan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 19,69 triliun untuk pagu tahun anggaran 2025. Permohonan ini ia sampaikan karena mengejar target pembangunan sejumlah program prioritas pemerintah.
Selain untuk Sekolah Rakyat dan IJD, anggaran yang terblokir ini nantinya dipakai untuk melaksanakan pembangunan proyek Irigasi tahap III dan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Pilihan Editor: Risiko Warga Negara Asing Menjabat Direksi BUMN