MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto menargetkan pembentukan 5.000 desa ekspor untuk membangkitkan ekonomi desa sekaligus mendorong pemerataan ekonomi nasional. Program itu menjadi salah satu strategi pemerintah menjadikan desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
“Di periode kepemimpinan sekarang, saya sudah banyak melepas ekspor perdana mulai dari kopi, kemiri, ikan, sampai kentang,” kata Yandri dalam acara puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Taman Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 15 Januari 2026.
Menurut dia, desa memiliki peran strategis sebagai subjek utama pembangunan, sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah. Ia menilai penguatan desa melalui ekspor produk unggulan akan menjadi penggerak kebangkitan ekonomi desa, sekaligus menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Dengan lebih dari 70 ribu desa, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar untuk dikembangkan ke pasar global. Namun, Yandri menegaskan, pengembangan desa ekspor tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lembaga.
“Pesan Presiden Prabowo, kita ini bukan superman, tapi super team. Kuncinya kolaborasi dan kebersamaan,” katanya.
Selain desa ekspor, ia mengatakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyiapkan 12 Aksi Bangun Desa untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Program tersebut mencakup penguatan badan usaha milik desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan desa tematik berbasis komoditas seperti desa lele, desa padi, dan desa jagung, hingga desa wisata.
Menurut Yandri, sejumlah desa wisata bahkan mampu mencatatkan pendapatan hingga miliaran rupiah per tahun. Seluruh program desa tersebut diarahkan untuk memperkuat perputaran ekonomi nasional, termasuk mendukung penyediaan bahan pangan bagi program makan bergizi gratis yang sebagian besar bersumber dari desa. “Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat,” ujar Yandri.
Ia mengajak seluruh elemen desa menjadikan Hari Desa Nasional sebagai momentum memperkuat persatuan dan mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis desa.
Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan 20 persen dana desa untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Yandri mengatakan kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana desa tersebut diarahkan untuk memperkuat potensi desa di sektor pangan melalui berbagai program berbasis komoditas lokal.
“Kedaulatan pangan jelas kita dukung. Ada 20 persen dana desa, ditambah kolaborasi dengan kementerian lain,” ujar Yandri.
Pilihan Editor: Apa yang Terjadi Jika Dana Desa Tidak Cair