KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan membutuhkan 10.900 tenaga kerja untuk proyek modernisasi 1.000 kapal ikan. “Kami akan menyiapkan sekitar 10.900 tenaga kerja levelnya mulai dari nakhoda sampai pada ABK (anak buah kapal),” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP I Nyoman Radiarta, dalam konferensi pers di kantor KKP, di Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025.
KKP, kata Nyoman, berencana membangun sekitar 1.000 kapal ikan berkapasitas 30 gross ton yang akan ditempatkan di Kampung Nelayan Merah Putih. Untuk itu, Nyoman mengatakan kementerian membutuhkan ribuan tenaga kerja untuk menunjang proyek itu.
Nyoman mengatakan proses perekrutan akan dilakukan di titik Kampung Nelayan. “Jadi bukan kita mengambil dari orang luar, tapi mengambil dari lokasi-lokasi tersebut,” tutur dia.
Pernyataan itu disampaikan Nyoman saat memaparkan capaian birokrasi KKP, khususnya di bagian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nyoman memaparkan, saat ini KKP telah memiliki sebanyak 11 politeknik dari jenjang D4, D3, dan akademi komunitas. Adapun total taruna yang ada saat ini adalah 5.812 orang.
Nyoman mengatakan saat ini KKP menerima sebanyak 1.217 orang pada tahun ini. Ia pun memastikan biaya pendidikan para taruna gratis karena menggunakan anggaran KKP. Ia mengatakan seluruh taruna yang mengemban pendidikan di Politeknik KKP merupakan anak dari pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yakni nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah perikanan, dan pemasar perikanan.
Menurut Nyoman, dari 1.217 siswa sebanyak 80 persen di antaranya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dengan rentang pendapatan Rp 1–5 juta per bulan.
Selain kampus, Nyoman mengatakan KKP mengelola sebanyak lima Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) yang tersebar dari Ladong, Aceh, Pariaman, Sumatera Barat, Kota Agung, Lampung, Tegal, Jawa Tengah dan Waiheru, Maluku. Nyoman mengatakan ada sebanyak 550 siswa yang bersekolah di SUPM. Ia mengatakan rencananya KKP akan membuka dua SUPM yang tersebar di Pontianak dan Sorong pada tahun depan.
Nyoman mengatakan pembukaan fasilitas pendidikan itu dilakukan sebagai upaya KKP meningkatkan kapasitas sumber daya pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang termarginalkan. “Kalau kita saingkan dengan masyarakat umum, bisa jadi mereka tidak bisa menikmati pendidikan tinggi ataupun pendidikan menengah,” kata Nyoman.
Nyoman pun membeberkan rencana KKP meluncurkan universitas bernama KKP Corporate University pada Agustus 2026. Setelah peluncuran kampus tersebut, Nyoman mengatakan KKP berencana membuka enam pelatihan khusus pada September. Pelatihan itu diperuntukan bagi 81 orang yang merupakan sarjana S-1, S-2, dan berstatus sebagai CPNS KKP. “Karena kami menganggap S-1, S-2 ini menjadi next leader dari KKP. Sisanya itu kita lebih fokus kepada technical aspect,” kata Nyoman.
Selain itu, Nyoman memaparkan KKP telah mensertifikasi sebanyak 3.659 pelaku usaha dengan mayoritas peserta merupakan perikanan tangkap yakni 3.601 orang. Sementara sisanya mendapat sertifikasi budidaya, pengolahan, permesinan, dan manajemen.
Pilihan Editor: Antisipasi Arus Mudik Libur Natal dan Tahun Baru