KEMENTERIAN Sosial dan Kementerian Perhubungan berkolaborasi untuk menyediakan 28 bus untuk menunjang aktivitas siswa sekolah rakyat. Perjanjian kerja sama itu ditandatangani Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama pihak Kementerian Perhubungan tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Transportasi.
Penandatangan itu disertai dengan penyerahan 28 unit bus sekolah bagi sekolah rakyat di seluruh Indonesia. “Bus ini bukan sekadar kendaraan, tetapi jembatan menuju masa depan membawa anak-anak dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu, dari perbatasan menuju ruang kesempatan,” ujar Saifullah pada Kamis, 6 November 2025.
Bus sekolah yang diserahkan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin di seluruh Indonesia. Sebanyak 28 unit bus sekolah tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki program sekolah rakyat.
Bantuan ini menjangkau wilayah barat hingga timur Indonesia, antara lain Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh; Kota Solok di Sumatera Barat; Rokan Hilir di Riau; serta Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau.
Di Pulau Sumatera bagian selatan, bus juga diterima oleh Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu (Provinsi Bengkulu) serta Kabupaten Lampung Timur (Provinsi Lampung).
Sementara di Pulau Jawa, bantuan disalurkan ke Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Wonosobo dan Blora (Jawa Tengah), serta Kabupaten Sleman dan Bantul (DI Yogyakarta). Adapun untuk wilayah Jawa Timur, alokasi bus sekolah diberikan kepada Kabupaten Pacitan, Malang, dan Bangkalan.
Untuk di kawasan timur Indonesia, bantuan mencakup Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), serta dua titik di Maluku Utara, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Saifullah menekankan, transportasi adalah tulang punggung mobilitas manusia, sedangkan kerja sosial adalah tulang punggung kemanusiaan. Ketika keduanya disatukan, maka keadilan sosial akan bergerak bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam kehidupan masyarakat kecil.
Sementara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sinergi dengan Kementerian Sosial merupakan bentuk nyata transformasi pelayanan publik berbasis keadilan dan empati.
“Kemenhub akan memastikan setiap bus sekolah beroperasi secara aman, terawat, dan tepat guna, agar benar-benar menjadi moda transportasi sosial yang menumbuhkan harapan,” ucapnya.
Pilihan Editor: Mengapa Makin Banyak Anak Muda yang Menganggur