KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun menjawab kabar soal namanya yang masuk bursa calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Misbakhun mengatakan hingga saat ini masih diamanatkan menjadi ketua komisi.
Ia juga belum menerima arahan apapun soal pencalonan tersebut dari Pemimpin Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. “Tugas dari partai saya, dari Ketua Umum Partai saya Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI DPR,” ucap Misabakhun ditemui seusai rapat di gedung BPK, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Misbakhun belum ingin berspekulasi atau berasumsi soal kemungkinan penunjukkan tersebut.“Belum ada perintah selain perintah itu (Ketua Komisi XI) dan saya tidak mau berandai-andai,” ucapnya.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, merespons isu Mukhamad Misbakhun yang dicalonkan jadi ketua DK OJK. Prasetyo menyatakan bahwa Ketua DK OJK definitif belum ditetapkan lantaran panitia seleksi (pansel) masih menyaring kandidat dan menyusun jadwal seleksi. “Belum ada (nama yang ditetapkan) kan baru pembentukan pansel,” kata Prasetyo dikutip dari Antara.
Ia menyatakan sudah ada beberapa nama yang telah masuk daftar bursa calon ketua DK OJK. Namun, Prasetyo enggan mengungkap nama-nama kandidat yang tersebut.
Sebelumnya, empat Anggota Dewan Komisioner OJK kompak mengundurkan diri dari jabatan pada Jumat malam, 30 Januari 2026. Keputusan tersebut diambil setelah indeks harga saham gabungan (IHSG) ambruk selama beberapa hari.
Para pejabat yang mundur yakni Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi; Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon I.B. Aditya Jayaantara dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara. Friderica Widyasari Dewi resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK pada 30 Januari 2026.
Pilihan Editor: Untuk Apa Kementerian Keuangan Mengambil Alih PNM