MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa Indonesia membutuhkan persetujuan semua negara anggota untuk bergabung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kesepakatan diperlukan dari semua anggota klub negara maju tersebut, termasuk persetujuan dari Israel.
Airlangga menyatakan bahwa sikap Indonesia terhadap peluang normalisasi hubungan dengan Israel masih sama seperti yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada September 2025 lalu. Pada pidatonya Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel sebagai negara jika Israel menyatakan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
“Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB, dan saya pikir itu sudah jelas bahwa apabila Israel menyelesaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia,” ucap Airlangga kepada wartawan saat konferensi pers di kantornya, Kamis, 11 Desember 2025.
Israel merupakan salah satu dari 38 negara anggota tetap OECD. Seperti diketahui, Indonesia sedang menjalani proses untuk bergabung dengan organisasi internasional tersebut.
Indonesia mulai menjadi mitra kunci OECD pada 2007. Pengajuan sebagai anggota penuh dimulai sejak pertengahan 2023 dan menjadi kandidat aksesi pada 2024.
“Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang masuk ke aksesi OECD, namun di belakang kita ada Thailand, sudah menyampaikan initial memorandum, jadi ini sudah beberapa negara ASEAN sedang berpacu untuk mendapatkan aksesi OECD,” ujar Airlangga.
Saat ini Indonesia sudah masuk pada periode tinjauan teknis. Pada pekan ini tim sekretariat OECD, dipimpin oleh Deputy Secretary General, sedang melakukan kunjungan dan untuk melihat langsung bagaimana percepatan aksesi Indonesia untuk persiapan tinjauan teknis tersebut. Tiga sektor yang ditinjau dan diverifikasi adalah lingkungan perdagangan dan ekonomi digital.
Pilihan Editor: Bahaya Sisa Anggaran Mengucur ke Koperasi Merah Putih