MENTERI Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membeberkan mitigasi bencana banjir yang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia selama musim hujan Oktober 2025 hingga Maret 2026. Ia menyebut tim dari Kementerian PU selalu siaga 24 jam untuk memonitor kebutuhan daerah-daerah yang memerlukan penambahan pompa air untuk menyedot genangan saat banjir terjadi.
“Saat musim hujan semua tim ready 100 persen untuk menyuplai alat berat, termasuk pompa-pompa. Kami juga mengadakan penambahan pompa yang diperlukan untuk daerah rawan banjir, seperti Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, Jakarta,” kata Dody saat media briefing di Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Dody meminta pemerintah daerah untuk memantau potensi banjir di daerah-daerah rawan. Kemudian, ia meminta untuk segera dikeluarkannya kebijakan yang melarang mendirikan bangunan-bangunan baru di sekitar sungai atau kali, karena berpotensi memperparah dampak dari bencana banjir.
“Ini perlu koordinasi dengan pemangku kebijakan daerah, peran pemerintah daerah sangat krusial untuk penanganan banjir ini,” ucap Dody.
Ia menilai, kehadiran bangunan-bangunan di sekitar sungai membuat daya tampung akan debit air hujan berkurang. Walhasil, terjadi luapan dan mengakibatkan genangan air ke wilayah yang lebih rendah.
Dody mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak lagi mendirikan bangunan di lokasi rawan ini. “Sungai itu jangan ditimbun lagi. Kalau begitu, nanti otomatis begitu ada banjir, airnya tidak bisa dikontrol dan sampai ke mana-mana,” kata Dody.
Ihwal bangunan di sekitar sungai, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah berdiskusi dengan Kementerian PU untuk mengaudit bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan sungai, waduk, situ, dan sejenisnya. Untuk tahap awal, pemerintah akan mendata di bantaran sungai, waduk, dan danau sekitar Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau Jabodetabek.
Nusron menyebut target audit ini akan berlangsung sebelum momentum banjir tahunan terjadi pada 2026. “Kami target sebelum Januari-Februari, karena biasanya banjir terjadi di bulan itu di kawasan Jabodetabek. Kami akan audit sertifikat, audit bangunan di sempadan sungai dan danau yang diperkirakan menjadi tempat potensi banjir,” kata Nusron di Kementerian PU, Jakarta, pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Nusron menjelaskan fungsi sempadan sungai untuk mengamankan air yang ada di wilayah itu supaya tidak meluap. Kemudian, sempadan sungai juga berguna menjaga debit air. “Sempadan itu supaya air tidak melimpah ke daratan, di luar sungai. Karena air itu punya tempatnya sendiri, jangan sampai tempat air ditempati manusia,” ucap Nusron.
Pilihan Editor: Risiko Warga Negara Asing Menjabat Direksi BUMN