Jakarta – Suasana panas menyelimuti Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu, 2 Juli 2025. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, meluapkan kemarahannya kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero) Darmawan Prasodjo. Pemicu kemarahan tersebut adalah disparitas data yang signifikan mengenai jumlah desa yang belum teraliri listrik antara kedua institusi.
Kementerian ESDM melaporkan sekitar 5.600 desa masih belum menikmati akses listrik, sementara data dari PT PLN menunjukkan angka yang hampir dua kali lipat, yakni mencapai 10.000 desa. Kondisi ini sontak memicu reaksi keras dari Bahlil. “Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak benar atau PLN-nya enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” cetus Bahlil dengan nada tinggi.
Bahlil mengakui adanya perombakan jajaran Direksi PLN yang baru berlangsung pada Rabu, 18 Juni lalu, yang mungkin menjadi penyebab materi laporan terkini. Namun, ia menyayangkan bahwa posisi Direktur Utama PLN masih dipegang oleh Darmawan Prasodjo, sosok yang sama sejak lama, sehingga seharusnya data listrik tidak berbeda jauh dengan yang dimiliki Kementerian ESDM. “Ini Direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirutnya cuma satu gitu, enggak berubah-ubah. Jadi oke data ini mungkin yang up to date (terkini), sayangnya tidak dilaporkan,” tambahnya.
Ketidaksesuaian data ini lantas menyoroti sosok penting di balik PT PLN, Darmawan Prasodjo. Publik pun dibuat penasaran akan profil dan rekam jejak karier serta harta kekayaan Direktur Utama PLN ini. Lalu, seperti apa jejak langkahnya?
Melansir laman resmi PLN, Darmawan Prasodjo lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 19 Oktober 1970. Ia pertama kali menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak 6 Desember 2021 dan kembali dikukuhkan dalam posisi tersebut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada Rabu, 18 Juni 2025.
Perjalanan akademis Darmawan Prasodjo dimulai dengan meraih gelar Sarjana (S1) Ilmu Komputer dari Texas A&M University, Amerika Serikat, pada tahun 1994. Ia kemudian melanjutkan studi Magister (S2) di bidang ilmu dan perguruan tinggi yang sama, yang diselesaikannya pada tahun 2000. Puncaknya, ia menuntaskan pendidikan doktoral (S3) Ekonomi Terapan, spesialisasi Ekonomi Sumber Daya Alam di Texas A&M University, berkolaborasi dengan Duke University, pada tahun 2011.
Sebelum menduduki kursi nomor satu di PLN, Darmawan Prasodjo memiliki rekam jejak yang cukup panjang. Ia pernah diangkat sebagai Wakil Dirut PLN pada 23 Desember 2019, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-325/MBU/12/2019. Bahkan, jauh sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Komisaris PLN pada periode 2018-2019.
Sosok Darmawan Prasodjo dikenal sebagai seorang Ekonom Energi yang menghabiskan lebih dari 15 tahun studi dan berkarier di Amerika Serikat. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 2012, ia memulai kontribusinya di berbagai perusahaan dan institusi. Beberapa di antaranya adalah Direktur di Indonesia Center for Green Economy dan Kepala Jurusan Program Studi Green Economy di Surya University (2012-2013). Selain itu, ia juga pernah menjadi Co-chair Post 2015 Millennium Development Goals (2013-2014), Presiden Komisaris Amnesti Energi Nusantara (2013-2014), serta Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan, Monitoring, dan Evaluasi Program Prioritas Kantor Staf Presiden (KSP) pada rentang waktu 2015-2019.
Terkait posisinya sebagai pejabat publik, Darmawan Prasodjo memiliki kewajiban untuk melaporkan Harta Kekayaannya. Merujuk pada arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) elektronik yang diakses dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Darmawan tercatat telah menyampaikan total hartanya sebanyak tujuh kali. Laporan pertamanya diajukan pada tahun 2018, saat menjabat Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan, Monitoring, dan Evaluasi Program Prioritas KSP, dengan nilai total Rp 10.181.660.413.
Kemudian, Darmawan kembali menyerahkan LHKPN ketika menjabat sebagai Wakil Dirut PLN. Jumlah kekayaannya tercatat sebesar Rp 10.981.504.836 pada 2019 dan meningkat menjadi Rp 14.169.174.811 pada 2020. Peningkatan signifikan terjadi setelah ia diangkat sebagai Dirut PLN. Pada periode pelaporan tahun 2021, jumlah hartanya mencapai Rp 30.152.993.378, lalu melonjak menjadi Rp 46.298.502.163 pada 2022, dan tembus Rp 70.937.351.686 pada 2023.
LHKPN terakhir yang dilaporkan Darmawan Prasodjo, yaitu pada Rabu, 12 Februari 2025, menunjukkan total kekayaan mencapai Rp 104.422.909.444. Berikut adalah rincian asetnya:
- Tanah dan bangunan: Rp 40.706.500.000.
- Alat transportasi dan mesin: Rp 3.262.000.000.
- Harta bergerak lainnya: Rp 130.000.000.
- Surat berharga: Rp 23.588.000.000.
- Kas dan setara kas: Rp 37.952.609.864.
- Harta lainnya: Rp 35.000.000.
- Utang: Rp 1.251.200.420.
Dalam laporan LHKPN tersebut, Darmawan Prasodjo merinci kepemilikan 10 bidang tanah dan/atau bangunan yang didapatkan dari hasil sendiri, warisan, dan hibah dengan akta. Aset-aset properti ini tersebar di berbagai lokasi strategis seperti Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Bantul, dan Klaten, dengan luas yang bervariasi antara 74 hingga 2.060 meter persegi. Ia juga mengoleksi lima unit kendaraan yang diklaim berasal dari hasil sendiri dan hadiah. Koleksi transportasinya meliputi mobil Toyota Alphard (2018) senilai Rp 650 juta, mobil Hyundai Ioniq (2021) senilai Rp 350 juta, motor E-Motor United T1800 (2021) senilai Rp 7 juta, motor Smoot Tempur (2023) senilai Rp 5 juta, dan mobil Mercedes Benz 450 GLS (2023) senilai Rp 2,25 miliar.
Pilihan Editor: Lamban Realisasi Penyediaan Listrik