GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi gedung Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Jumat, 24 Oktober 2025. Dia meminta lembaga tersebut melakukan audit terhadap kas Pemerintah Provinsi Jabar dan segera mengumumkan hasilnya kepada publik.
Tindakan itu dilakukan Dedi guna memeriksa dan membuka bagaimana pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jabar, sekaligus menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal parkirnya keuangan daerah di perbankan.
“Ya, hari ini kami ke BPK untuk meminta dilakukan pendalaman audit terhadap kas Pemprov Jawa Barat. Auditnya memang sudah rutin dilakukan dan sedang berjalan dan April akan diumumkan. Tapi hari ini kami juga minta hasil audit yang Jawa Barat diumumkan segera,” kata Dedi di Gedung BPK Jabar, Bandung, Jawa Barat.
Dengan dilakukan audit pada arus kas daerah oleh BPK, kata Dedi, nantinya akan terlihat apakah Pemprov Jabar memiliki perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik, entah itu dana yang masuk dalam bentuk pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, ataupun pendapatan asli daerah (PAD), serta belanja yang baik.
Belanja yang baik itu, kata Dedi, adalah membelanjakan anggaran pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang dalam bahasanya memperbanyak belanja modal dibandingkan barang dan jasa.
“Di belanja modal ini, nanti kami akan mengarah apakah uang dibelanjakan untuk belanja modal itu menghasilkan modal-modal yang baik atau tidak. Seperti jalan apakah sudah sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja), semisal dicor, biaya pegawainya, dilindungi asuransi atau tidak. Nah ini yang jadi orientasi, sehingga output, outcome dan benefit publiknya bisa didapatkan,” katanya.
Dilakukannya audit ini, kata Dedi, karena memang dari sisi kewenangan, pemeriksaan arus kas Pemprov Jabar hanya dua, yakni BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sementara inspektorat merupakan internal audit pemerintah.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Purbaya soal 15 daerah yang menyimpan dana di bank, termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin lalu.
Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.
Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota sebesar Rp39,5 triliun.
Pilihan Editor: Pelita Air Debut Gunakan Bioavtur dari Minyak Jelantah Buatan Pertamina