Gadai BPKB

9bc8ce6fcc66134518df5e07f8172015

Danantara ganti pengelola tambang emas Martabe ke BUMN baru

AA1Va69J

CHIEF Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria mengatakan akan mengganti pengelolaan tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Saat ini pengelola tambang emas tersebut adalah PT Agincourt Resources.

Menurut Dony, sebagai gantinya Danantara akan membuat BUMN baru, yakni PT Perminas. “Ke Perminas. Jadi ada Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang baru kami bentuk,” kata Dony mengutip Antara, Rabu, 28 Januari 2026.

Dony mengatakan Perminas berbeda dengan MIND ID. Pemerintah mengalihkan pengelolaan Agincourt Resources ke Perminas agar bisnisnya berada di bawah Danantara.

Nantinya, ia mengatakan, Perminas akan beroperasi langsung di bawah Danantara. “Pemerintah kan bisnisnya ada di bawah Danantara semua, kan? Tentu diserahkan ke Danantara. (Perminas) perusahaan di bawah Danantara,” tutur dia.

Meskipun demikian, Dony mengatakan bahwa komunikasi ihwal peralihan pengelolaan tambang Agincourt tidak dikomunikasikan oleh Danantara. Ia mengatakan langkah tersebut bukan merupakan bagian dari tugas Danantara. “Itu bukan dengan kami, ya. Itu nanti mungkin akan dikomunikasikan,” kata Dony.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebelumnya mengungkap rencana pengelolaan lahan yang dikuasai kembali dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya karena melanggar peraturan pemanfaatan kawasan hutan. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyatakan pengelolaan lahan tersebut akan dikoordinasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) serta Danantara.

Selain itu, koordinasi tersebut juga bertujuan agar langkah-langkah penyelesaiannya dapat dilakukan dengan baik, terukur, efektif, dan efisien. Adapun rencana pengelolaan lahan itu, kata Barita, dibahas dalam rapat koordinasi Satgas PKH pada Senin, 26 Januari 2026.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Lalu Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, beserta seluruh unsur-unsur dari 12 kementerian/lembaga yang ada di dalam Satgas PKH.

Pilihan Editor: Mengapa Kredit Industri Padat Karya Kurang Peminat