CENTER of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan kebijakan pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto dapat memperlambat penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Direktur Kebijakan Publik Celios Media Askar, pemangkasan belanja kementerian, lembaga, serta dana transfer daerah berpotensi mengganggu kesiapsiagaan dan penanggulangan pasca bencana.
Media menjelaskan pemangkasan anggaran mulai diterapkan sejak awal 2025 dan berdampak signifikan pada dana transfer ke daerah (TKD). Dana ini menjadi sumber utama pendanaan pos dana tidak terduga (DTT) untuk penanganan darurat bencana. Pemotongan tersebut juga berlanjut hingga tahun depan.
“Kalau transfer ke daerah turun, otomatis dana tidak terduga ikut berkurang. Padahal dana ini digunakan untuk respons cepat bencana, wabah penyakit, dan kebutuhan darurat lainnya,” kata Media saat dihubungi, Sabtu, 29 November 2025.
Media menyebut, situasi ini makin problematis karena anggaran nasional untuk lembaga kebencanaan berada pada level terendah dalam 15 tahun terakhir. Pada APBN 2026, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya sekitar Rp 491 miliar, sementara BMKG memperoleh Rp 2,6 triliun.
“Ini logika kebijakan yang tidak masuk akal. Indonesia berada di wilayah rawan bencana, tetapi anggaran lembaga kebencanaan justru dipangkas,” ujarnya.
Menurut dia, dampak pemangkasan tidak hanya dirasakan pada fase darurat, tetapi juga pada upaya mitigasi dan pencegahan. BNPB bertanggung jawab memperkuat kapasitas daerah, pelatihan mitigasi, serta kesiapan peralatan dan personel. Kementerian Pekerjaan Umum juga berpotensi terdampak dalam tahap pemulihan pasca bencana karena ruang anggaran yang semakin terbatas untuk perbaikan infrastruktur.
Media menilai tekanan fiskal ini dipengaruhi alokasi besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun dalam APBN 2026. Angka tersebut lebih besar dibandingkan anggaran sektor kesehatan maupun pendidikan. “Efisiensi besar-besaran terjadi karena pembiayaan program ini dan dampaknya terasa dari pusat hingga daerah,” katanya.
Meski ruang koreksi melalui APBN Perubahan atau realokasi anggaran masih terbuka, namun dia pesimistis langkah tersebut akan diambil. “Secara hukum, anggaran bisa diubah. Tapi karena MBG identik dengan Prabowo, kemungkinan perubahan sangat kecil,” tuturnya.
Anggaran BNPB menunjukkan tren penurunan sejak 2022. Pada 2021, anggaran mencapai Rp 7,1 triliun karena BNPB menjadi lembaga utama dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun, pada 2025 anggaran turun menjadi Rp 2 triliun dan hanya Rp 491 miliar pada 2026.
Menurut Media, alokasi anggaran kebencanaan masih terlalu kecil dibanding kebutuhan nasional dan program prioritas pemerintah. Pada 2025, total pagu program prioritas pemerintah mencapai Rp 929 triliun, dengan subsidi energi sebesar Rp 394,3 triliun dan subsidi non-energi Rp 104,5 triliun. Sementara anggaran MBG melonjak dari Rp 71 triliun pada tahun ini menjadi Rp 335 triliun pada 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penanganan banjir besar di sejumlah daerah di Aceh dan Sumatera saat ini masih mengandalkan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah masing-masing. Sementara itu, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak banjir yang dipicu fenomena siklon tropis langka tersebut.
“Sejauh ini sudah ada bantuan sosial. Penanganan awal menggunakan anggaran yang tersedia di daerah,” ujar Purbaya usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat, 28 November 2025.
Purbaya menambahkan, hingga saat ini belum ada pemerintah daerah yang mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan. Karena itu, langkah penanganan sementara masih bergantung pada sisa anggaran daerah.
“Belum ada permintaan tambahan sampai sekarang, jadi sementara pakai anggaran yang ada dulu. Soal berapa yang sudah terpakai, saya belum mendapat laporan,” kata Purbaya.
Ilona Eshterina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Dana Darurat untuk Bencana Sumatera