BANK Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025 tumbuh melambat, yakni 2,0 persen (yoy) menjadi US$ 431,9 miliar, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,2 persen (yoy) pada Juli 2025.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan utang luar negeri sektor publik dan kontraksi pertumbuhan utang luar negeri sektor swasta.
“Posisi utang luar negeri pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar US$ 213,9 miliar, tumbuh sebesar 6,7 persen year on year (yoy) atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0 persen (yoy) pada Juli 2025,” kata Denny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025, seperti dikutip dari Antara.
Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Ramdan menyampaikan utang luar negeri dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4 persen dari total utang luar negeri pemerintah); jasa pendidikan (17,2 persen); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,7 persen); konstruksi (12,3 persen); transportasi dan pergudangan (9,0 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (8,0 persen).
Posisi utang luar negeri pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total utang luar negeri pemerintah.
Selanjutnya, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar US$ 194,2 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,1 persen (yoy) pada Agustus 2025, lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy).
Perkembangan utang luar negeri swasta tersebut bersumber dari utang luar negeri bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi sebesar 1,6 persen (yoy) dan utang luar negeri lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh melambat menjadi sebesar 0,8 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 81,2 persen terhadap total utang luar negeri swasta.
Ramdan menyampaikan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal ini tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,0 persen pada Agustus 2025, relatif stabil dengan Juli 2025, yaitu 29,9 persen, serta didominasi utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa 85,9 persen dari total utang luar negeri.
“Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri,” kata Ramdan.
Ia mengatakan, peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
Pilihan Editor: Diplomasi Utang untuk Keadilan Ekologis