Jakarta – Bank Indonesia (BI) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dengan melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) secara signifikan. Sejak awal tahun hingga 25 Juli 2025, total pembelian SBN yang dilakukan BI telah mencapai angka Rp147,6 triliun. Aksi strategis ini mencakup transaksi di pasar primer maupun pasar sekunder, sebuah langkah yang diungkapkan langsung oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2025 di Jakarta pada Senin, 28 Juli 2025.
Perry Warjiyo lebih lanjut menjelaskan bahwa pembelian SBN, khususnya di pasar sekunder, memiliki tujuan krusial. Ini dirancang untuk memperkuat operasi moneter Bank Indonesia serta memastikan kecukupan likuiditas yang optimal di pasar uang dan sektor perbankan domestik. Langkah ini secara tegas merefleksikan sinergi yang erat dan berkelanjutan antara kebijakan moneter yang dijalankan oleh BI dengan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kokoh.
Pembelian SBN merupakan salah satu dari empat pilar utama kebijakan moneter Bank Indonesia yang progresif. Selain itu, BI juga fokus pada penurunan suku bunga acuan, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan ekspansi likuiditas di perekonomian. Sejalan dengan upaya tersebut, Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan sebanyak empat kali sejak awal tahun, dengan penyesuaian terakhir pada Juli 2025 yang menurunkannya menjadi 5,25 persen. Dalam konteks stabilisasi nilai tukar, intervensi BI juga merambah pasar luar negeri, termasuk melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF).
Sebelumnya, Bank Indonesia telah mengumumkan rencana pembelian SBN dari pasar sekunder setelah tercapainya kesepakatan penting dengan Kementerian Keuangan. Dengan perkembangan terkini, target pembelian SBN oleh BI untuk tahun ini telah ditingkatkan menjadi Rp150 triliun, angka ini melampaui target awal yang semula dipatok sebesar Rp100 triliun, menunjukkan skala prioritas yang lebih besar terhadap instrumen kebijakan ini.
Pilihan Editor: Jenis-jenis Pengangguran Versi BPS