Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), menggelar High Level Meeting (HLM) untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital di Bengkulu. Selain itu, untuk mempercepat integrasi sistem pembayaran digital dan tata kelola keuangan daerah yang transparan, sekaligus memposisikan Bengkulu sebagai penggerak ekonomi digital di pesisir barat Sumatera.
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyatakan percepatan digitalisasi adalah kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi Bengkulu terutama menghadapi tantangan ekonomi global.
Fokus utama TP2DD tahun ini adalah memastikan seluruh transaksi pemerintah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, telah terintegrasi secara elektronik (ETPD).
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia,” ungkap Mian pada pembukaan High Level Meeting TPPDD, pada Selasa 10 Fenruari 2026,
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu Tommy Irawan mengatakan saat ini baru 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 40 OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang melakukan digitalisasi transaksi keuangan, menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
Menurutnya, ada beberapa kendala KKPD, salah satunya proses penerbitan KKPD yang memerlukan waktu cukup lama.
“Kendala lain adanya perubahan pengguna anggaran dan bendahara di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah, berdampak pada proses pengusulan dan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah,” jelasnya pada pemaparannya di hadapan peserta High Level Meeting, Selasa.
Ia menjelaskan untuk mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah, beberapa hal yang akan Pemerintah Provinsi Bengkulu lakukan salah satunya menambah merchant QRIS di pelayanan pajak seperti Samsat, Samsat keliling, samsat drive thru dan samsat desa.
“Selain itu juga akan menambah kanal pembayaran QRIS di beberapa objek retribusi,” tambahnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, mengungkapkan pertemuan ini untuk mengingatkan kembali komitmen bersama, untuk menjadikan Bengkulu baik di level provinsi, kabupaten, dan kota memiliki komitmen yang sama untuk mendorong digitalisasi keuangan.
“Bengkulu ini termasuk pengguna QRIS sangat besar, dengan 2 juta lebih penduduk, tercatat Desember 2025 terdapat 272.144 pengguna dari 235 ribu jumlah orang di dewasa menurut saya ini sudah luar biasa,” ungkap Wahyu.
Menurutnya, volume transkasi juga cukup besar, terdapat 50.682.437 transaksi pada tahun 2025. “Dibanding daerah lain pun, kita patut berbangga hati karena ini menunjukan literasinya sudah sangat baik dan masyarakat Bengkulu terbiasa menggunakan itu,” lanjutnya.
Sementara untuk pemerintah daerah, Wahyu mengatakan, secara umum tidak ketinggalan, semua pemda sudah kategori digital, tinggal beberapa perlu diakselerasi.
“Sudah relatif baik, tidak ada pemda yang belum mengenal digital atau menggunakan transaksi digital semuanya sudah, tinggal beberapa perlu diakselerasi,” katanya.
Selain pertemuan TP2DD, pada hari ini juga dilakukan launching Samsat Keliling dengan Sistem Pembayaran Digital.
Launching Kawasan Digital Belungguk Point: penyerahan mockup, pemasangan rompi parkir dan pengalungan QRIS Parkir, launching Kawasan Digital Maroba Berbinar Bengkulu Tengah, dan penyerahan mockup.
Pilihan Editor: Era Pembayaran Digital Berbasis Akal Imitasi