Gadai BPKB – , Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunjukkan ketegasannya dengan menegur langsung Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Teguran ini dipicu oleh perbedaan data yang signifikan terkait jumlah desa yang belum teraliri listrik antara versi kementerian dan perusahaan listrik negara.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025, Bahlil mengungkapkan kekesalannya. Menurut data Kementerian ESDM, terdapat sekitar 5.600 desa yang belum mendapatkan fasilitas sambungan listrik. Angka ini jauh berbeda dengan data dari PLN yang menyebutkan hampir dua kali lipatnya, yakni 10.000 desa. “Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak benar atau PLN-nya enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” ucap Bahlil dengan nada geram, menekankan keseriusan masalah ini.
Meskipun ada ketidaksesuaian data mengenai jumlah desa yang belum terjamah listrik, Bahlil menegaskan bahwa wilayah-wilayah tersebut tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menjelaskan bahwa jika pembangunan infrastruktur jaringan listrik konvensional sulit direalisasikan di daerah-daerah terpencil, pemerintah akan beralih mendorong implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar desa-desa tanpa listrik dapat dijangkau melalui PLTS, tanpa perlu menarik jaringan listrik dari ibu kota kabupaten atau kecamatan.
Untuk mendukung program strategis ini, Bahlil berencana segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna membahas alokasi anggaran yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas PLTS. Ia juga menekankan perubahan skema pendanaan, di mana biaya proyek akan dialokasikan melalui Kementerian ESDM, bukan lagi diletakkan di PLN seperti sebelumnya. “Itu anggaran negara dan programnya harus mengikuti by-design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas,” tegas Menteri ESDM, menegaskan bahwa dana tersebut adalah milik negara dan harus selaras dengan visi pemerintah.
Sosok Dirjen Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu
Jisman Parada Hutajulu, yang menjadi sorotan dalam insiden teguran ini, adalah pejabat kelahiran Tapanuli pada 18 Januari 1967. Kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimulai pada tahun 1993. Melansir laman Kementerian ESDM, ia pernah menjabat sebagai Pejabat Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi pada tahun 2000, kemudian diangkat menjadi Kasie Harga Jual Tenaga Listrik pada tahun 2001.
Perjalanan karier Jisman terus menanjak, menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada 2018, dan sejak 2022, ia mengemban tugas sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Selain itu, ia juga berperan aktif sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan, bahkan menjabat sebagai Kepala PPNS sejak 2014 hingga saat ini. Dedikasinya diakui dengan penganugerahan Satyalancana Karya Satya 10 tahun pada 2003 dan Satyalancana Karya Satya 20 tahun pada 2013.
Jisman juga memiliki rekam jejak partisipasi dalam berbagai forum dan kegiatan internasional. Di antaranya adalah Energy Efficiency Visit di Denmark (2017), The 37th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) di Thailand (2019), serta Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Inggris Raya (2021), menunjukkan keterlibatannya dalam isu-isu energi global.
Mengenai kekayaannya, merujuk pada arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) elektronik yang diakses melalui situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jisman Parada Hutajulu melaporkan total harta sebesar Rp14.830.427.818. Laporan periodik tersebut terakhir disampaikan kepada KPK pada 27 Februari 2025.
Secara rinci, Jisman memiliki sejumlah properti berupa rumah dan lahan kosong yang tersebar di Jakarta Utara dan Bekasi. Sebagian besar aset properti ini diperoleh dari hasil kerja kerasnya sendiri, kecuali satu unit yang tercatat sebagai warisan. Rincian kepemilikan tanah dan bangunan tersebut meliputi:
- Properti seluas 160 m²/200 m² di Jakarta Utara senilai Rp1.122.080.000
- Properti 160 m²/45 m² di Jakarta Utara senilai Rp804.080.000
- Properti 160 m²/75 m² di Jakarta Utara senilai Rp787.855.000
- Properti 78 m²/40 m² di Bekasi senilai Rp147.372.000
- Properti 109 m²/77 m² di Jakarta Utara senilai Rp631.539.000
- Properti warisan 91 m²/164 m² di Jakarta Utara senilai Rp818.433.000
- Tanah kosong seluas 211 m² di Jakarta Utara senilai Rp1.100.000.000
Selain aset tidak bergerak, Jisman juga tercatat memiliki empat unit kendaraan pribadi. Koleksi kendaraannya terdiri dari satu sepeda motor Honda Vario dan tiga mobil: Toyota Innova G (tahun 2017), Honda HR-V (tahun 2018), dan Toyota Raize (tahun 2023). Seluruh kendaraan ini diperoleh dari penghasilan pribadi dan jika digabungkan, total nilai aset kendaraan tersebut mencapai Rp647,8 juta.
Lebih lanjut, kategori harta bergerak lainnya yang dimiliki Jisman dilaporkan senilai Rp3,25 miliar, sementara komponen kas dan setara kasnya mencapai lebih dari Rp5,51 miliar. Penting dicatat bahwa Jisman tidak memiliki utang, sehingga seluruh nilai harta yang dilaporkan merupakan kekayaan bersihnya.
Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam tulisan ini.