Gadai BPKB

11952537588b355ad815cbb3ecbc2761

Purbaya: Implementasi pemberian insentif belum mulus

AA1VXDZb

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti adanya kesenjangan antara regulasi insentif yang tertulis di atas kertas dan pelaksanaannya di lapangan. Menurut dia, pemerintah telah merancang beragam kebijakan untuk menopang kegiatan usaha. Namun, keluhan dari pelaku bisnis masih terus terdengar.

“Kenyataannya pengusaha masih mengeluh. Artinya di lapangan beda dengan yang di atas kertas,” kata Purbaya dalam forum Bloomberg Technoz Economic Outlook 2026 di Financial Hall, Jakarta Selatan pada Kamis, 12 Februari 2026.

Ia mencontohkan insentif untuk impor bahan baku. Secara regulasi, fasilitas tersebut disebut telah tersedia. Akan tetapi, dalam praktiknya, dunia usaha masih menghadapi kendala sehingga manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan.

Purbaya menilai bahwa persoalan itu tidak selalu terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada implementasi yang belum berjalan mulus. Perbedaan antara desain kebijakan dan realisasi teknis di lapangan inilah yang kemudian memunculkan persepsi bahwa dukungan pemerintah belum efektif.

Untuk mengurai hambatan tersebut sekaligus memperbaiki iklim investasi, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking. Tim ini menjadi saluran khusus bagi pelaku usaha untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Melalui mekanisme tersebut, pengusaha dapat melaporkan kendala secara daring. Laporan yang masuk dibahas dalam sidang mingguan guna mencari solusi bersama kementerian atau lembaga terkait. Purbaya menyebut forum ini sebagai upaya mempercepat penyelesaian hambatan yang selama ini kerap berlarut.

Menurut dia, mekanisme tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif. Dunia usaha disebut mengapresiasi langkah tersebut dan menaruh harapan agar forum pembahasan rutin setiap pekan dapat terus berjalan konsisten sepanjang tahun.

Purbaya juga memantau langsung berbagai laporan dari lapangan. Dalam sejumlah kasus, persoalan bahkan dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga terkait sebelum masuk ke pembahasan resmi, sehingga hambatan tidak berlarut dan kepastian usaha dapat lebih cepat tercapai.

Pilihan Editor: Seberapa Besar Dampak Stimulus Lebaran Rp 12,83 Triliun