PT PP (Persero) Tbk meneken kontrak baru dengan Ketua Otoritas Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono untuk proyek Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek senilai Rp 1,9 triliun ini dilaksanakan melalui skema joint operation (JO) dengan kontribusi PTPP sebesar 25 persen.
Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo menjelaskan proyek ini mencakup sejumlah ruas strategis di Kawasan Kompleks Yudikatif IKN, antara lain Ruas 36, Ruas 16 dan 2, Ruas 17, Ruas Botanical, dan Ruas Gerbang Barat, termasuk pembangunan jembatan penghubung antar-ruas utama.
“Infrastruktur jalan ini akan menjadi tulang punggung konektivitas bagi kawasan lembaga peradilan dan hukum negara di jantung IKN. Keberadaannya akan memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol tata kelola nasional yang efisien dan modern,” ujar Joko dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin, 3 November 2025.
Masa pelaksanaan proyek berlangsung selama 793 hari kalender. Proyek dimulai terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga 1 Januari 2027, lantas dilanjutkan masa pemeliharaan selama satu tahun.
Joko mengatakan keterlibatan PTPP dalam proyek ini merupakan bentuk kontribusi perusahaan terhadap pembangunan IKN yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. PTPP mengklaim menghadirkan infrastruktur berkualitas tinggi dengan menerapkan prinsip green construction, efisiensi sumber daya, pemanfaatan teknologi digital, dan keselamatan kerja yang menjadi roh utama pembangunan IKN. “Kami ingin memastikan setiap ruas jalan yang dibangun tidak hanya fungsional, tetapi juga ramah lingkungan,” katanya.
Di sisi lain, Joko mengatakan pembangunan jalan ini menjadi bagian dari dukungan PTPP terhadap Asta Cita pemerintah, khususnya memperkuat infrastruktur nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, serta mewujudkan kota dunia yang berkelanjutan di IKN.
Joko mengatakan PTPP memiliki rekam jejak kuat dalam menangani proyek strategis nasional dan internasional. Dia mengklaim PTPP menegaskan posisinya sebagai kontraktor nasional unggulan yang membawa standar baru dalam pembangunan hijau dan berteknologi tinggi.
“Kehadiran PTPP di IKN menjadi cerminan konsistensi kami dalam mendukung transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan yang efisien, hijau, dan berkelanjutan,” kata Joko.
Pilihan Editor: Mengapa Ongkos Transportasi di Indonesia Bikin Boncos