Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah pada 2026 akan menaikkan anggaran program bedah rumah tak layak huni sekitar delapan kali lipat dibanding tahun ini.
Program bedah rumah yang bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini alokasinya masih 45 ribu unit, bakal dinaikkan alokasinya untuk menyasar 400 ribu unit rumah tahun depan. Sasaran program itu masyarakat kategori miskin.
“Program BSPS itu tahun depan naiknya sekitar delapan kali lipat dari tahun ini, luar biasa kenaikannya,” kata Maruarar Sirait di sela meninjau progres Rumah Susun ASN Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta di Bantul, Yogyakarta, Jumat malam ,7 November 2025.
Maruarar Sirait menyebut, besarnya alokasi untuk bedah rumah tak layak huni itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada kementerian yang dipimpinnya.
Ia merinci, dari total anggaran Kementerian PKP tahun 2026 sekitar Rp 10,89 triliun, anggaran sebesar Rp 8,1 triliun atau 80 persennya telah diarahkan Prabowo khusus untuk perbaikan rumah tak layak huni rakyat miskin.
Dengan kenaikan drastis alokasi bedah rumah itu, kata Maruarar Sirait, Presiden Prabowo tak membicarakan efisiensi anggaran seperti yang selama ini jadi seruan.
“Kebijakan (menambah anggaran bedah rumah) ini politik anggaran yang berpihak, untuk rakyat miskin Presiden tidak bicara efisiensi, tapi beliau royal, royal dalam arti positif yaitu mengutamakan rakyat,” kata Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara.
Maruarar Sirait membeberkan, saat ini terdapat sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah. Selain itu, 26,9 juta lainnya menempati rumah tidak layak huni. Sehingga pemerintahan di bawah Presiden Prabowo, kata dia, ingin membangun lebih banyak rumah subsidi dan memperbaiki rumah yang tak layak huni itu.
“Anggaran rumah subsidi juga sudah dinaikkan luar biasa oleh Presiden. Jika biasanya hanya bangun 200-220 ribu unit per tahun, sekarang naik jadi 350 ribu unit per tahun,” katanya.
Melalui kebijakan itu pemerintah tidak hanya berupaya memperluas kepemilikan rumah bagi rakyat miskin. Namun peningkatan tersebut juga diyakini ikut menggerakkan ekonomi rakyat karena membangun satu unit rumah subsidi saja bisa melibatkan empat sampai lima pekerja.
“Itu baru pekerjanya, belum ibu-ibu warung yang jualan di sekitar proyek, belum toko bangunan, belum sopir truk dan belum industri bahan bangunan, ekosistemnya yang terdampak manfaat besar,” kata dia.
Disinggung soal usulan perluasan rumah subsidi yang sempat dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Maruarar Sirait menyatakan masih mengkajinya.
Purbaya sempat mengusulkan agar luas hunian rumah subsidi direvisi dari yang saat ini ditetapkan 36 meter persegi untuk rumah tapak dan 45 meter persegi untuk apartemen
Maruarar Sirait berencana akan berkomunikasi lanjut dengan Purbaya untuk membahas usulan perluasan rumah subsidi itu.
“Nanti kami akan lihat anggarannya, saya akan tanyakan kepada Pak Purbaya, dukungan kementerian seperti apa,” kata dia.
Menurut Maruarar Sirait, usulan itu bisa saja direalisasikan segera ketika anggarannya juga disetujui. Sebab perluasan itu konsekuensinya membuat pembiayaannya turut meningkat.
“Kalau kami akan sangat senang sekali (perluasan) itu bisa terwujud dengan adanya tambahan anggaran, karena itu semakin mensejahterakan rakyat,” kata dia.
Maruarar Sirait menuturkan, selain menggenjot rumah subsidi dan program bedah rumah untuk rakyat miskin, kementeriannya juga tengah menggencarkan program yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara atau ASN.
Seperti pembangunan rumah susun (rusun) layak huni bagi Korps Adyaksa atau kejaksaan yang juga jadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Seperti Rusun ASN Kejati DI Yogyakarta ini, sudah dibangun dengan baik dan berkualitas dan bisa menjadi contoh yang bagus,” ujar Ara.
Maruarar Sirait menuturkan, pembangunan rusun ASN kejaksaan itu juga sebagai bentuk apresiasi bagi kejaksaan yang telah bekerja keras menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pilihan Editor: Pro-Kontra Pengembang Rumah Bersubsidi Masuk Bursa
