MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyelenggaran program makan bergizi gratis (MBG) wajib melibatkan ahli gizi. Pernyataan ini diucapkan Zulhas usai bertemu dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) di kantor Kemenko Pangan.
“MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya,” ucap pria yang disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di kantornya pada Rabu, 19 November 2025.
Dia mengatakan, pemerintah mengajak ahli gizi untuk ikut mengawasi makanan tinggi gula yang banyak dikonsumsi anak-anak. Pasalnya, kata Zulhas, angka penyakit gula di Indonesia cukup tinggi dan bahkan menjangkit anak-anak.
Selain itu, Persagi juga akan memberikan edukasi makanan sehat ke sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar terhindar dari kasus keracunan. Dengan demikian, ucap Zulhas, perbaikan program MBG berjalan dua arah, yaitu pemerintah yang terus melakukan penyempurnaan serta publik yang diberikan edukasi.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persagi Doddy Izwardy mengatakan, lembaganya telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Badan Gizi Nasional pada 11 November lalu. Nantinya, kata dia, akan ada juga perjanjian kerja sama antara Persagi dan BGN. Doddy menuturkan, Persagi dan kementerian telah memetakan ahli gizi yang ada di masing-masing daerah saat ini.
Menurut Doddy, jumlah ahli gizi yang ada saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua SPPG yang ada di Indonesia. Dia juga menyebut Persagi telah berkomunikasi dengan asosiasi perguruan tinggi untuk membahas penempatan kerja lulusan gizi di SPPG. “Nah, Persagi ini yang sebagai pembinaan dari keanggotaan, kami berikan mereka semacam edukasi, pembekalan, sehingga mereka siap untuk bekerja di SPPG,” ucap Doddy kepada wartawan di kantor Kemenoko Pangan.
Sebelumnya, peran ahli gizi dalam program MBG ramai dibicarakan usai perkataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal viral di media sosial. Cucun menjadi sorotan lantaran ucapannya di forum pertemuan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG di Bandung. Dalam forum itu, seorang ahli gizi mengusulkan kepada DPR dan Badan Gizi Nasional untuk tidak menggunakan istilah ahli gizi jika profesi itu bisa digantikan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi di suatu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Cucun pun mengatakan bahwa usulan itu bisa ditindaklanjuti dengan menggantikan posisi ahli gizi di SPPG, termasuk yang tergabung dalam organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia di Persagi. “Ketika nanti rapat di DPR, saya ketok (palu) tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi, yang diperlukan satu tenaga mengawasi gizi,” kata Cucun dalam video yang beredar di media sosial.
Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Ekses Lain Penyerapan Gabah Segala Kualitas: Gudang Bulog Kurang
