PRESIDEN Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani untuk rutin melakukan sosialisasi ke luar negeri. Arahan tersebut diberikan dalam diskusi seusai agenda Indonesia Economic Outlook 2026 pada Jumat, 13 Februari 2026.
Menurut Rosan banyak kebijakan pemerintah yang positif namun butuh disebarluaskan ke sejumlah pemangku kepantingan di luar negeri. “Tentunya kepada pihak-pihak luar termasuk juga kepada rating agency (lembaga pemeringkat) dan yang lain-lain. Oleh sebab itu Presiden juga sudah menyampaikan untuk kami lebih aktif me-reach out kepada mereka,” ucap Rosan di Wisma Danantara, dikutip Ahad, 15 Februari 2026.
Rosan menyatakan pemerintah bakal membentuk tim khusus untuk menjalankan misi ini. Terdiri dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Kementerian Keuangan. “Kami mengadakan juga roadshow secara regular kepada, bukan hanya rating agency, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya yang di luar Indonesia,” ucapnya.
Sosialisasi ini, kata Rosan, dilakukan untuk menggabarkan bahwa Indonesia tetap melakukan reformasi kebijakan dan regulasi, Khusunya untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
Sebelumnya sederet kebijakan Indonesia disorot dan memicu aksi peringatan oleh beberapa lembaga luar negeri. Perusahaan penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), memperingatkan pasar modal Indonesia lewat pembekuan rebalancing atau penyesuaian saham yang diumumkan akhir Januari lalu.
Lembaga pemeringkat kredit global, Moody’s Investor Service, ikut memangkas prospek rating utang Indonesia dari stabil ke negatif pada 5 Februari lalu. Salah satu alasannya adalah kekhawatiran investor luar soal ketidakpastian pengambilan kebijakan.
Moody’s juga menyoroti tekanan fiskal imbas perluasan program seperti Makan Bergizi Gratis. Hingga pembentukan Danantara yang dianggap memicu ketidakpastian terkait pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasinya. Karena Danantara mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melebihi US$ 900 miliar atau sekitar 60 persen dari nominal produk domestik bruto 2025.
Pilihan Editor: Dampak Panjang Memaksa Setor Devisa Hasil Ekspor ke Himbara
