ANGGOTA Komisi IX DPR, Edy Wuryanto, mendesak pemerintah agar aktif mencari investor baru untuk memberdayakan kembali industri tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah, setelah kepailitan pabrik tekstil PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex). “Investor baru dengan insentif fiskal bisa menghidupkan kembali pabrik dan mempekerjakan para buruh Sritex,” kata Edy dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 13 November 2025.
Sebab menurut Edy, pemerintah dan kurator tidak bisa hanya menjual aset Sritex meskipun uang yang dihasilkan bisa digunakan untuk membayar pekerja. Namun, lebih dari itu, Edy mengingatkan pentingnya mencari investor baru untuk menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut.
Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus investasi strategis. Stimulus bisa berupa pembebasan pajak hingga lima tahun, kemudahan impor bahan baku dan mesin, dan jaminan penggunaan tenaga kerja lokal bagi calon investor.
Langkah ini, menurut dia, akan menciptakan solusi ganda. Mulai dari menyelesaikan hak pekerja sekaligus memulihkan ekonomi daerah yang terpukul oleh penutupan pabrik. “Pemerintah harus hadir, bukan hanya menyalurkan bantuan, tapi juga membuka kembali harapan dan lapangan kerja,” tutur dia.
Edy menambahkan akan terus mengawal proses penyelesaian hak-hak eks pekerja Sritex. Selain itu dia juga mendorong pembentukan tim lintas kementerian untuk merumuskan strategi pemulihan industri tekstil nasional.
Edy mengatakan hingga saat ini terdapat lebih dari 10 ribu karyawan Sritex di Sukoharjo yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Februari 2025. Hingga kini, Edy mengungkapkan, kurator baru membayarkan upah terakhir hingga Februari. Edy menyatakan ribuan buruh korban PHK itu juga belum menerima pesangon dan tunjangan hari raya (THR) karena masih menunggu hasil penjualan aset.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini pun mendesak pemerintah dan kurator PT Sritex untuk segera menuntaskan pembayaran pesangon dan tunjangan hari raya (THR) bagi ribuan pekerja yang terdampak PHK massal sejak awal Maret 2025.
Pilihan Editor: Tanda Tanya Manfaat Redenominasi Rupiah
