Gadai BPKB – , Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, kembali menegaskan urgensi krusial digitalisasi program bantuan sosial (bansos). Menurutnya, langkah ini adalah kunci utama untuk mewujudkan penyaluran layanan bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.
Penekanan ini disampaikan Luhut saat meninjau kesiapan pilot project digitalisasi program bansos. Peninjauan tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan strategis dengan kementerian/lembaga terkait, menggarisbawahi upaya kolaboratif yang intensif.
Luhut turut menyoroti momentum signifikan yang tercapai dalam enam bulan terakhir, sebuah periode kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi ini berfokus pada pembangunan dan pengembangan GovTech serta percepatan digitalisasi pemerintahan, khususnya melalui adopsi teknologi Digital Public Infrastructure (DPI) yang transformatif.
Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut juga menyampaikan kembali arahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut menekankan urgensi akselerasi transformasi digital layanan publik, dengan fokus utama pada peningkatan efektivitas sistem perlindungan sosial di Indonesia.
Dalam kerangka akselerasi ini, salah satu inisiatif kunci yang sedang dalam tahap persiapan adalah Portal Perlinsos. Platform terpadu ini dirancang untuk didukung penuh oleh DPI, mengintegrasikan berbagai elemen penting seperti identitas kependudukan digital, data biometrik sebagai alat autentikasi yang kuat, dan SPLP (Sistem Pertukaran Layanan Publik) yang berfungsi sebagai Data Exchange Platform.
Melalui Portal Perlinsos ini, Luhut menjelaskan, masyarakat akan memperoleh kemudahan akses untuk seluruh proses yang terkait dengan bansos, mulai dari verifikasi data, pendaftaran program, hingga pengelolaan bantuan. Semua proses ini dirancang agar dapat dilakukan secara digital, mandiri, aman, dan mudah, meningkatkan inklusivitas dan kenyamanan bagi penerima.
Pada tahap awal implementasi, pilot project ini akan memfokuskan perhatian pada dua program bantuan sosial utama: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pemilihan kedua program ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas sistem baru.
Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional untuk inisiatif ini. Luhut memaparkan alasan di balik pemilihan tersebut, yakni “karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik.” Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat, 4 Juli 2025, sebagaimana dikutip dari Antara.
Ketua DEN tersebut juga menggarisbawahi betapa pentingnya pelaksanaan pilot project yang solid dan terkoordinasi. Proses ini harus disertai dengan evaluasi menyeluruh serta penyusunan rekomendasi konkret agar model digitalisasi bansos ini dapat direplikasi secara nasional dalam waktu dekat, memastikan keberlanjutan dan skalabilitas program.
Seluruh proses ini melambangkan komitmen kolektif pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data. Harapannya, melalui upaya ini, tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dapat terwujud, memberikan dampak nyata dan positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Pilihan Editor: Bisakah Suntikan Modal Danantara Menyegarkan Kembali Garuda
