BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sesuai mandat dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola MBG. BPOM mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan bahan makanan lokal.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan Perpres 115/2025 memberikan enam mandat strategis kepada BPOM dalam pelaksanaan MBG. Tiga di antaranya adalah pengawasan keamanan pangan di seluruh rantai penyediaan MBG; edukasi kepada penyelenggara, termasuk SPPG, mengenai keamanan dan ketahanan pangan; dan mitigasi risiko untuk mencegah kasus keracunan.
Tiga lainnya yaitu rekognisi dan sertifikasi dapur SPPG bersama pemerintah daerah, investigasi cepat jika terjadi insiden keracunan, dan surveilans nasional berbasis risiko terhadap potensi bahaya keamanan pangan.
“Dengan Perpres ini, landasan hukum kami semakin kuat. Semua tugas yang sebelumnya melalui MoU kini memiliki payung hukum jelas,” ujar Taruna kepada wartawan di Solo, Sabtu, 6 Desember 2025.
Dengan lebih dari 30 ribu SPPG yang tersebar di Indonesia, Taruna mengatakan BPOM mengandalkan surveilans berbasis risiko. Dua fokus utama yang diperkuat adalah lokasi dengan riwayat keracunan sebagai prioritas mitigasi dan daerah berisiko tinggi, terutama sentra produk pangan lokal seperti ikan dengan potensi histamin tinggi.
“Kami memastikan lokasi dengan risiko terbesar menjadi prioritas. Mitigasi ini dua arah, mengevaluasi kejadian sebelumnya dan memetakan potensi ancaman baru,” katanya.
BPOM juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pangan Nasional, serta pemerintah daerah untuk memastikan investigasi dan pengawasan berjalan optimal.
Di sisi lain, BPOM mendorong SPPG menggunaan bahan pangan lokal. Hal itu menjadi salah satu strategi penting untuk menjamin keamanan pangan.
Bahan lokal dinilai lebih mudah diawasi, terutama untuk komoditas berisiko seperti ikan yang memiliki potensi histamin tinggi.
Taruna mengatakan pengalaman dari kasus-kasus keracunan sebelumnya menjadi pelajaran berharga untuk memperketat standar keamanan pangan MBG. “Kami ingin memastikan setiap makanan dan minuman yang diterima anak-anak aman dan memenuhi standar kualitas. Ini pekerjaan besar, tapi mulia untuk masa depan bangsa,” tuturnya.
Sebelumnya Wali Kota Solo Respati Ardi juga mendorong pengelola SPPG berbelanja kebutuhan dapur untuk makan bergizi gratis di pasar-pasar tradisional. Jika kebijakan itu dilakukan semua SPPG, ia memperkirakan perputaran uang masuk dari program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu untuk Solo pada tahun 2026 bisa mencapai Rp 380 miliar.
Menurut Respati, perputaran uang untuk kebutuhan operasional dapur SPPG sangat besar dan berpotensi memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku UMKM, khususnya pedagang pasar tradisional. Apabila arah kebijakan ini berjalan optimal, akan ada perputaran ekonomi signifikan yang masuk ke pasar tradisional Solo dari program MBG.
“Kalau tepat, 2026 itu akan ada sekitar Rp 380 miliar masuk melalui MBG di Solo,” ujar Respati di Solo, Selasa, 2 Desember 2025.
Pilihan Editor: Sebab Musabab Kerugian Bencana Sumatera
